Berikut isi Surat Edaran Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan daerah Nomor S-209/PK.3/2016.


Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 terkait Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Dirjen Perimbangan Keuangan telah meneribitkan 2 (dua) suart kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota, yaitu S-439/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 dan S-743/PK/2015 tanggal 18 November 2015. Pada surat terakhir dilampirkan formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai berikut:

  • Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula: RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi
  • Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan
  • Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya: honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor (ATK)
  • Satuan biaya masing-masing komponen biaya tersebut disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
  • Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat memperhitungkan variabel/faktor zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh.

2. Mengingat masih banyaknya konsultasi oleh Pemda terkait perhitungan di atas dan masukan-masukan terkait teknis pendirian dan pengawasan menara, terlampir kami sampaikan pedoman perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, contoh perhitungan, dan pencantuman ketentuan terkait dengan penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di dalam Raperda.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Silakan download