Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945. Norma yang diujikan yaitu:

Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

Alasan-alasan pemohon Undang-Undang A quo bertentangan dengan UUD 1945:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk berdasarkan amanat Pasal 23A UUD 1945, dan penetapan menara telekomunikasi sebagai objek retribusi diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 124 Undang-Undang a quo;

2. Ketentuan Pasal 124 Undang-Undang a quo memiliki tafsir sebagai berikut “bahwa ditetapkannya menara telekomunikasi sebagai obyek retribusi karena adanya pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. Kemudian dalam hal tata cara penghitungan dan penetapan tarif retribusi diatur dalam Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 161 dimana telah ditentukan bahwa retribusi jasa umum harus didasarkan pada biaya penyediaan jasa dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, bunga dan biaya modal, selain itu penetapan tarif juga harus didasarkan pada kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas layanan retribusi;

3. Akibat dari Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang a quo tersebut membuat ketentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi didasarkan pada biaya-biaya pengawasan dan pengendalian, dalam praktiknya pemerintah daerah langsung menetapkan tarif sebesar 2% dari NJOP, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang a quo ;

4. Penetapan tarif tersebut akan berdampak negatif bagi investasi daerah dan mempersulit penyedia sarana prasarana telekomunikasi termasuk Pemohon untuk mewujudkan biaya telekomunikasi yang murah dan terjangkau kepada seluruh rakyat.

DOKUMEN RESMI PUTUSAN MK Nomor 46 : Putusan MK dan Resume Perkara